Kamis, 23 Desember 2010

Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Otonomi Daerah

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

· PENDAHULUAN

Ø MAKNA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi berarti berperan serta (disuatu kegiatan), ikut seta: seluruh masyarakat harus menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Pengertian otonomi daerah, menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan sebagai kegiatan atau peran serta warga negara demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.Partisipasi warga negara tidak hanya mendukung ddan mendorong agar daerah semakin maju dan mandiri tetapi juga membantu Negara atau pemerintah hanya mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan otonomi daerah.

Sedangkan kebijakan public adalah kebijakan yang di nyatakan di keluarkan , dilakukan atupun yang tidak di lakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan atau program yang di jalankan. Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau badan atau lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah atau tujuan tertentu terutama dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Ø TUJUAN:

Dengan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pemerintahan.

Ø MANFAAT PARTISIPASI DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH :

a. Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi

b. Dapat membentuk masyarakat hukum

c. Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia

d. Dapat membentuk masyarakat madani.yaitu masyarakat yang memiliki kesukarelaan,tidak menggantungkan pada orang lain(keswasembadaan),tidak menggantungkan diri pada Negara(kemandirian),keterkaitan pada nilai-nilai yang disepakati

· ISI

Setelah kita simpulkan, kita akan mengetahui tentang bagaimana pengertian dari partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada juga kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pelaksaan partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah. Wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah

v Wujud partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah :

a. Partisipasi tenaga

Partisipasi tenaga dapat dilakukan dengan cara menyumbang tenaganya misalnya aktif dalam kegiatan gotong-royong untuk mempelancar pembangunan di daerah-daerah.

b. Partisipasi buah pikiran

Partisipasi buah pikiran dapat dilakukan dengan cara memberikan saran, gagasan, pendapat baik secara lisan ataupun tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang agar otonomi daerah berjalan dengan lancer, sesuai dengan harapan.

c. Partisipasi harga benda dan uang/modal

Partisipasi harta benda dan uang/modal dapat dilakukan dengan cara memberikan sumbangan harta benda/uang kepada pemerintah atau badan/lembaga tertentu, atau menabung uang di bank-bank pemerintah, untuk menunjang dan mendorong agar otonomi daerah berjalan lancar dan pembangunan berjalan sesuai progam pemerintah.

d. Partisipasi keterampilan

Partisipasi keterampilan dapat dilakukan dengan menyumbang keterampilan/keahliannya kepada pemerintah demi kelancaran otonomi daerah/pembangunan nasional.

Kebijakan publik harus mendapat dukungan dari rakyat, apabila tidak ada partisipasi warga Negara tidak ada artinya, hanya berupa tulisan atau dokumen yang tidak bermakna.

v Proses pembuatan kebijakan publik

Untuk memahami proses perumusan kebijakan publik dapat kita amati bagan di bawah ini :












Keterangan :

1. Sebuah isu ( masalah publik ) yang menyangkut masalah orang banyak dan tidak dapat diselesaikan menuntut penyelesaian dari pemeritah.

2. Pemerintah meerumuskan kebijakan public untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Kebijakan publik diimplementasikan atau dalaksanakan oleh pemerintah dan warga Negara/warga masyarakat secara bersama-sama.

4. Setelah kebijakan publik dibuat,dilakukan evaluasi.Apakah dapat menyelesaikan masalah atau justru sebaliknya.Apabila kebijakan public itu tidak menyelesaikan masalah ,kebijakan itu menjadi isu baru dan dapat kembali dikeluarkan kebijakan publik yang baru.




KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT SIFAT
a. ekstratif
b. regulatif
c. distributif




KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ARTI LUAS

a. secara tertulis
b. secara tidak tertulis

NORMA MASYARAKAT

Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

a. Gerakan: contoh gerakan orang tua asuh (GNOTA), gerakan kembali ke desa, gerakan penghijauan

b. Peraturan perundangan: contoh Undang-Undang tentang Lalu Lintas

c. Pidato atau pernyataan pejabat: contoh pidato presiden tanggal 16 Agustus

d. Program: contoh program Keluarga Berencana, program imunisasi

e. Proyek: contoh proyek padat karya

f. Tindakan pejabat atau penyelenggara pemerintahan: contoh pembukaan hubungan diplomatic, perluasan ekspor





· PENUTUP

Partisipasi masyarakat di dalam perumusan kebijakan publik mengandung makna bahwa setiap warga masyarakat di tuntut untuk bersedia melibatkan diri (aktif) di dalam perumusan kebijakan publik sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Partisipasi masyarakat terrhadap kebijakan publik secara luas tidak hanya didalam perumusan kebijakan publik saja tetapi juga da dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Dengan istilah lain dapat di katakana bahwa perillaku warga Negara/warga masyarakat dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik dinamakan partisipasi. Pentingnya peran masyarakat dalam otonomi daerah sangat berpengaruh pada kelancaran otonomi daerah. Cara yang dapat dilakukan masyarakat pun beragam untuk dapat menyukseskan kegiatan otonomi daerah.

v Cara yang dapat di lakukan oleh masyarakat dalam memberi masukan dan usulan terhadap rumusan kebijakan publik :

a. Membuat usulan kebijakan

b. Mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang berwenang

c. Mengadakan diskusi,dialog dengan para penyelenggara pemerintahan

d. Membuat kebijakan alternatif

Penghambat partisipasi masyarakat tehada kebijakan publik.

ü Faktor internal :

1) Masyarakat masih terbiasa pada pola lama yaitu peraturan-peraturan tanpa partisipasi warga, warga tinggal menerima dan melaksanakan

2) Masyarakat tidak tahu adanya untuk berpartisipasi

3) Masyarakat tidak tahu prosedur

4) Rendahnya kesadaran hukum kalangan masyarakat

5) Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar kebijakan public

ü Faktor eksternal

1) Kadang-kadang tidak dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi

2) Masih adanya anggapan sentralistik yang tidak sesuai dengan otonomi daerah

3) Adanya anggapan bahwa partisipasi masyarakat rakat akan memperlambat pembuatan kebijakan public

4) Kebijakan public yang dibuat kadang-kadang belum menyentuh kepentingan masyarakat

5) Kadang kala kebijakan public tidak memihak kapada kepentingan rakyat

v Konsekuensi Tidak Aktifnya Masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di Daerah

a. Kebijakan public yang dibuat oelh badan yang berwenang tidak dapat di terapkan dengan baik sebab tanpa ada dukungan dari masyrakat.

b. Akan menimbulkan keresahan,kekecewaan masyarakat bahkan dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan

c. Akan timbul berbagai penolakan terhadap kebijakan public misalnya demonstrasi/unjuk rasa secara besar-berasan

d. Kebijakan public yang telah dibuat oleh badan yang berwenang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat

e. Kebijakan public yang dibuat oleh badan yang berwenang tidak menyelesaikan permasalahan yang ada justru menimbulkan permasalahan baru

2 komentar:

  1. Numpang Nyedot (Copy) ya, bermanfaat dan bagus sekali artikelnya

    BalasHapus